![]() |
| APBD Dompu Tetap Stabil di Tengah Tekanan Fiskal, Ekonomi Masyarakat Terus Bertumbuh |
Media Transrevolusi Group NTB – Kondisi keuangan Kabupaten Dompu dinilai masih berada pada jalur yang sehat dan stabil.
Berbagai indikator menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, baik pada masa pandemi Covid-19 maupun di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah pusat.
Terbukti Tangguh Saat Pandemi Covid-19 Ketahanan fiskal Kabupaten Dompu terlihat jelas saat menghadapi pandemi Covid-19 pada tahun 2020.
Berdasarkan data APBD, realisasi pendapatan daerah saat itu mencapai Rp1,016 triliun, sementara realisasi belanja sebesar Rp1,027 triliun. Kondisi tersebut menyebabkan defisit sebesar Rp10,62 miliar.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Dompu mampu menutup kekurangan anggaran tersebut melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang mencapai Rp62,73 miliar.
Pada tahun 2021, yang merupakan puncak pandemi Covid-19, kondisi fiskal Dompu justru menunjukkan perbaikan. Realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp1,065 triliun, sementara realisasi belanja berada pada angka Rp1,045 triliun.
Hasilnya, APBD Dompu mencatat surplus sebesar Rp19,89 miliar tanpa harus mengganggu dana SiLPA yang tersedia.
Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa strategi pengelolaan keuangan dan penghematan yang diterapkan pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas fiskal di tengah situasi krisis.
Optimistis Hadapi Kebijakan Efisiensi Nasional
Optimisme yang sama terus ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Dompu di bawah kepemimpinan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, meskipun saat ini daerah menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Dalam tiga tahun terakhir, kondisi APBD Dompu tetap terjaga dengan baik. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,312 triliun, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp1,259 triliun.
Dari capaian tersebut, pemerintah daerah berhasil membukukan surplus sebesar Rp53,12 miliar.
Ketahanan fiskal juga terlihat pada tahun 2025, saat kebijakan efisiensi mulai diberlakukan secara luas.
Meski realisasi pendapatan menurun menjadi Rp1,167 triliun, Pemerintah Kabupaten Dompu mampu melakukan rasionalisasi anggaran dan menekan belanja daerah hingga terealisasi sebesar Rp1,126 triliun.
Langkah tersebut menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp40,98 miliar, sekaligus menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan nasional.
Hingga Juni 2026, kondisi keuangan daerah masih menunjukkan tren positif.
Data sementara memperlihatkan realisasi pendapatan mencapai Rp412,82 miliar, sementara realisasi belanja berada pada angka Rp398,15 miliar. Dengan demikian, posisi keuangan daerah masih berada dalam kondisi yang terkendali.
BPKAD: Optimistis Namun Tetap Waspada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap optimistis terhadap kemampuan fiskal daerah. Namun demikian, pihaknya tetap mencermati perkembangan sumber-sumber pendapatan dan menyiapkan langkah antisipatif jika terjadi kondisi yang tidak terduga.
“Pemda Dompu tetap optimis dengan kondisi saat ini.
Namun kami terus memantau dinamika sumber pendapatan daerah.
Jika terjadi keadaan yang tidak terduga, kami telah menyiapkan strategi penghematan melalui rasionalisasi belanja dan memprioritaskan pembiayaan pada program-program yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Kamis 18/06/2026.
Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Terus Meningkat
Di sisi lain, perekonomian masyarakat Dompu menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Dompu yang dirilis pada April 2026, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu meningkat dari 3,62 persen pada tahun 2024 menjadi 4,75 persen pada tahun 2025.
Menariknya, pertumbuhan tersebut tidak semata-mata ditopang oleh belanja pemerintah yang hanya berkontribusi sekitar 22,22 persen terhadap struktur ekonomi daerah.
Kontributor terbesar justru berasal dari konsumsi rumah tangga yang mencapai 67,13 persen.
Selain itu, peningkatan investasi yang tumbuh hingga 37,72 persen turut menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati: Narasi APBD Dompu Kolaps Sangat Berlebihan
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, menyambut positif capaian pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurutnya, data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa meskipun ruang fiskal daerah terbatas, aktivitas ekonomi masyarakat tetap tumbuh dan berkembang.
“Walaupun kondisi fiskal kita terbatas, ekonomi masyarakat tetap mampu bertahan bahkan terus bertumbuh. Data yang kami sampaikan bukan angka yang dibuat untuk menyenangkan masyarakat atau kepentingan politis. Itu adalah data resmi BPS yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bambang Firdaus.
Menanggapi isu yang menyebut APBD Dompu berpotensi kolaps, Bambang menilai narasi tersebut terlalu berlebihan. Menurutnya, tekanan fiskal yang saat ini terjadi merupakan dampak kebijakan efisiensi nasional yang dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia.
“Efisiensi ini merupakan kebijakan nasional yang berlaku untuk seluruh daerah. Hampir semua kabupaten dan kota mengalami kondisi yang sama. Karena itu, tidak tepat jika kemudian dikatakan APBD Dompu berada dalam kondisi kolaps,” katanya.
Bupati menambahkan bahwa kebijakan efisiensi justru harus dijadikan tantangan untuk bekerja lebih keras dan lebih kreatif dalam menggali potensi daerah.
Saat ini pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan penataan strategi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita dituntut untuk berpikir lebih keras, bekerja lebih maksimal, dan menggali berbagai potensi yang dapat meningkatkan PAD. Dengan cara itulah kita dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah dan menjaga keberlanjutan pembangunan,” pungkasnya.
Naskah ini sudah menggunakan gaya bahasa berita yang lebih profesional, mengalir, dan sesuai standar media online maupun cetak.(Byos)

0 Komentar