Percepatan Nilai MCP KPK, Inspektorat Dompu Sambangi Dikpora Media Transrevolusi group Com NTB. — Komitmen Pemerintah Kabupaten Dompu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas terus mendapat perhatian. Salah satunya melalui upaya percepatan peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada perangkat daerah. Dalam rangka mendorong percepatan tersebut, Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, Rabu, 25 Februari 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah koordinasi dan pembahasan strategis terkait berbagai aspek yang perlu diperkuat oleh Dinas Dikpora dalam mendukung pencapaian indikator MCP KPK. Kedatangan Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Dikpora, Muhammad Ikhsan, S.Pd. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Ikhsan didampingi oleh sejumlah Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Subbagian (Kasubag) di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Dompu. Pertemuan berlangsung dalam suasana koordinatif dengan fokus pada langkah-langkah percepatan yang perlu dilakukan oleh jajaran Dinas Dikpora. Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai penting agar pemenuhan berbagai indikator pencegahan korupsi dapat berjalan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. MCP KPK sendiri menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan pada sejumlah area tata kelola pemerintahan. Karena itu, peningkatan capaian MCP tidak semata-mata dipandang sebagai target administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang semakin tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dorong Tata Kelola yang Lebih Baik Bagi Dinas Dikpora, penguatan tata kelola menjadi hal penting mengingat sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Koordinasi bersama Inspektorat diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu dibenahi sekaligus mempercepat pemenuhan dokumen, indikator, maupun mekanisme tata kelola yang menjadi bagian dari penilaian MCP. Sinergi antara Inspektorat dan Dinas Dikpora juga mencerminkan pentingnya fungsi pengawasan yang tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi turut memberikan penguatan dan pendampingan terhadap perangkat daerah dalam melakukan perbaikan tata kelola. Dengan koordinasi yang semakin intensif, Pemerintah Kabupaten Dompu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan sekaligus memperkuat budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan potensi penyimpangan. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. (Byos.Advetorial)

Percepatan Nilai MCP KPK, Inspektorat Dompu Sambangi Dikpora

Media Transrevolusi group Com NTB. — Komitmen Pemerintah Kabupaten Dompu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas terus mendapat perhatian. 

Salah satunya melalui upaya percepatan peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada perangkat daerah.

Dalam rangka mendorong percepatan tersebut, Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, Rabu, 25 Februari 2026.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah koordinasi dan pembahasan strategis terkait berbagai aspek yang perlu diperkuat oleh Dinas Dikpora dalam mendukung pencapaian indikator MCP KPK.

Kedatangan Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Dikpora, Muhammad Ikhsan, S.Pd. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Ikhsan didampingi oleh sejumlah Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Subbagian (Kasubag) di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Dompu.

Pertemuan berlangsung dalam suasana koordinatif dengan fokus pada langkah-langkah percepatan yang perlu dilakukan oleh jajaran Dinas Dikpora. 

Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai penting agar pemenuhan berbagai indikator pencegahan korupsi dapat berjalan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

MCP KPK sendiri menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan pada sejumlah area tata kelola pemerintahan. 

Karena itu, peningkatan capaian MCP tidak semata-mata dipandang sebagai target administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang semakin tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dorong Tata Kelola yang Lebih Baik

Bagi Dinas Dikpora, penguatan tata kelola menjadi hal penting mengingat sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Koordinasi bersama Inspektorat diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu dibenahi sekaligus mempercepat pemenuhan dokumen, indikator, maupun mekanisme tata kelola yang menjadi bagian dari penilaian MCP.

Sinergi antara Inspektorat dan Dinas Dikpora juga mencerminkan pentingnya fungsi pengawasan yang tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi turut memberikan penguatan dan pendampingan terhadap perangkat daerah dalam melakukan perbaikan tata kelola.

Dengan koordinasi yang semakin intensif, Pemerintah Kabupaten Dompu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan sekaligus memperkuat budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan potensi penyimpangan.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. (Byos.Advetorial)