 |
HMI MPO Cabang Dompu Raya Gelar Aksi, Soroti Kenaikan BBM hingga Distribusi LPG Bersubsidi |
Transrevolusi group Com NTB. – HimpuMedianan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Dompu Raya menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi demonstrasi yang digelar sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam pernyataannya, HMI MPO Cabang Dompu Raya menegaskan bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, berbagai kebijakan pemerintah dinilai menimbulkan keresahan publik dan perlu mendapat evaluasi menyeluruh.
Ketua aksi menyampaikan enam tuntutan utama yang menjadi fokus perjuangan mahasiswa, yakni: Mencabut kenaikan harga BBM non-subsidi.
Melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Dompu.
Menolak pemborosan anggaran negara serta mendesak pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan dan kesejahteraan guru honorer.
Menolak Dwi Fungsi TNI serta revisi Undang-Undang Kepolisian yang dinilai berpotensi mengancam supremasi sipil dan demokrasi.
 |
Menghentikan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Dompu.
Mendesak Pemerintah Kabupaten Dompu dan DPRD Kabupaten Dompu segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi LPG 3 Kilogram Bersubsidi.
Menurut HMI MPO Cabang Dompu Raya, kenaikan harga BBM non-subsidi memberikan dampak berantai terhadap kehidupan masyarakat karena tidak hanya meningkatkan biaya transportasi, tetapi juga mendorong kenaikan harga barang dan jasa.
Kondisi tersebut dinilai semakin memperberat beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
HMI menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, serta tidak menjadi beban fiskal negara tanpa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dalam sektor pendidikan, HMI MPO Cabang Dompu Raya menegaskan pentingnya pengalokasian anggaran negara yang lebih efektif.
Mereka menilai masih banyak guru honorer yang hidup dalam kondisi memprihatinkan dengan pendapatan yang jauh dari layak, sementara pemborosan anggaran masih terjadi pada berbagai kegiatan yang dinilai kurang produktif.
 |
Terkait isu demokrasi dan supremasi sipil, HMI menolak segala bentuk upaya yang berpotensi menghidupkan kembali praktik Dwi Fungsi TNI.
Mereka juga mengkritisi wacana revisi Undang-Undang Kepolisian yang dianggap dapat memperluas kewenangan aparat tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.
Pada tingkat daerah, mahasiswa turut menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Dompu yang dinilai merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
Mereka meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait mengambil langkah tegas melalui pengawasan dan penindakan yang lebih maksimal.
Selain itu, HMI MPO Cabang Dompu Raya mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi LPG 3 Kilogram Bersubsidi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan tepat sasaran serta mencegah praktik penimbunan, permainan harga, dan penyalahgunaan distribusi yang merugikan masyarakat.
Menutup pernyataannya, HMI MPO Cabang Dompu Raya menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen kontrol sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai amanat konstitusi dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.(Byos)
0 Komentar