MEDIATRANSREVOLUSIGRUP

Musrenbang Desa Kampasi Meci Soroti Transparansi Pengelolaan Anggaran BUMDes

Transrevolusi Group Com NTB. — Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dalam rangka membahas rencana pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2027, turut diwarnai sorotan masyarakat terkait transparansi pengelolaan anggaran BUMDes.

Sorotan tersebut muncul setelah adanya informasi dan keberatan dari sejumlah masyarakat yang mempertanyakan penggunaan serta pengelolaan anggaran pada tahun sebelumnya, khususnya anggaran yang berkaitan dengan program ketahanan pangan yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barul Hayat.

Salah satu tokoh masyarakat, Abdurahman, menyampaikan agar pengelolaan anggaran BUMDes dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui masyarakat.

Ia meminta agar Ketua BUMDes Barul Hayat dihadirkan dalam pembahasan serta memberikan penjelasan mengenai pengelolaan anggaran tahun sebelumnya.

“Dalam Musrenbang ini kami meminta agar Ketua BUMDes Barul Hayat dihadirkan. Pengelolaan anggaran tahun sebelumnya harus transparan dan dapat dijelaskan kepada masyarakat,” ujar Abdurahman.

Ia juga menyinggung adanya anggaran sekitar Ratusan juta yang disebut berkaitan dengan program ketahanan pangan dan dikelola oleh BUMDes Barul Hayat.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai sumber anggaran, bentuk kegiatan, penggunaan dana, serta hasil yang telah diperoleh.

BUMDes Barul Hayat diketahui dipimpin oleh Abd Malik sebagai ketua, Jaenudin sebagai sekretaris, dan Lukman sebagai bendahara.

Abdurahman berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes dapat memberikan laporan dan penjelasan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Kepala Desa Berikan Klarifikasi

Sementara itu, Kepala Desa Kampasi Meci saat ditemui media di ruang kerjanya memberikan klarifikasi terkait pengelolaan kegiatan BUMDes Barul Hayat.

Ia mengakui bahwa salah satu penggunaan anggaran BUMDes tersebut berkaitan dengan kegiatan gadai tanah yang dikelola oleh BUMDes.

Menurutnya, hasil dari kegiatan tersebut nantinya diperuntukkan bagi kepentingan dan manfaat masyarakat Desa Kampasi Meci.

Terkait adanya dugaan keterlibatan perangkat desa dalam persoalan pembagian atau “jatah” dari kegiatan BUMDes, Kepala Desa menegaskan bahwa dirinya menilai hal tersebut tidak ada.

“Kalau terkait adanya perangkat desa yang mendapat jatah dari BUMDes, saya rasa tidak ada,” ujar Kepala Desa.

Persoalan Lokasi Bor Air

Selain persoalan pengelolaan anggaran BUMDes, media juga mempertanyakan keberadaan fasilitas bor air untuk kebutuhan areal pertanian yang disebut berada di lokasi yang secara administrasi oleh sebagian pihak dikaitkan dengan wilayah Desa Nusa Jaya atau wilayah desa lain.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Kampasi Meci membantah bahwa lokasi tersebut berada di luar wilayah desanya.

Menurutnya, pihak Pemerintah Desa Kampasi Meci masih menganggap lokasi tersebut masuk dalam wilayah Desa Kampasi Meci.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini batas wilayah desa pada kawasan tersebut belum dilakukan penetapan atau pembatasan secara jelas.

“Terkait tempat bor yang disebut berada di wilayah lain, itu tidak benar. Kami menganggap areal tersebut masih masuk wilayah Desa Kampasi Meci. 

Sampai hari ini batas-batas wilayah belum dibatasi secara jelas, sehingga kami menganggap wilayah itu masih masuk wilayah kami,” jelasnya.(BYOS)