Perkuat Tata Kelola dan Cegah Persoalan Hukum, Distambun Dompu Diimbau Tingkatkan Sinergi dengan Kejaksaan Negeri

Perkuat Tata Kelola dan Cegah Persoalan Hukum, Distambun Dompu Diimbau Tingkatkan Sinergi dengan Kejaksaan Negeri

Media TransRevolusi Group Com NTB. – Langkah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu yang melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Dompu mendapat apresiasi sebagai bentuk upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan taat hukum.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Lusiana Bida, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), menerima kunjungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu untuk membahas penguatan koordinasi serta pendampingan hukum terhadap berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut dinilai menjadi contoh positif yang patut diikuti oleh organisasi perangkat daerah lainnya, termasuk Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu yang mengelola berbagai program strategis di sektor pertanian, bantuan pemerintah, sarana produksi, alsintan, irigasi perpompaan, jalan usaha tani, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan kelompok tani.

Melalui koordinasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, setiap kebijakan diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meminimalkan potensi penyimpangan administrasi maupun hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pendampingan hukum dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) juga diyakini mampu memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam mengambil keputusan strategis, sekaligus menjadi langkah preventif untuk mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.

Sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan merupakan bagian dari upaya mewujudkan good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Diharapkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu dapat menjadikan langkah tersebut sebagai inovasi dalam memperkuat koordinasi kelembagaan, sehingga seluruh program pembangunan pertanian benar-benar memberikan manfaat bagi petani, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dompu.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bukan hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga investasi penting dalam menciptakan pembangunan yang berkualitas, akuntabel, dan bebas dari potensi permasalahan hukum.(Byos)