Diduga Ada Permainan dalam Penyaluran Bantuan Irigasi Perpompaan, Masyarakat Minta Audit Menyeluruh

Diduga Ada Permainan dalam Penyaluran Bantuan Irigasi Perpompaan, Masyarakat Minta Audit Menyeluruh

Media TransRevolusi Group Com NTB. – Program Bantuan Irigasi Perpompaan (Irpom) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Dompu kembali menjadi sorotan masyarakat. 

Sejumlah warga dan kelompok tani mempertanyakan mekanisme penetapan penerima bantuan yang dinilai belum transparan dan diduga belum tepat sasaran.

Sorotan tersebut muncul setelah masyarakat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyaluran bantuanU Irpom di Desa Jambu, Desa Saneo, maupun beberapa wilayah kecamatan lainnya. 

Dugaan yang berkembang di tengah masyarakat menyebut adanya indikasi perlakuan khusus dalam penetapan kelompok penerima bantuan.

Beberapa warga mengaku heran karena terdapat kelompok tani yang memperoleh lebih dari satu paket bantuan, sementara masih banyak kelompok tani lain yang dinilai memenuhi syarat dan membutuhkan justru belum memperoleh kesempatan menerima program tersebut.

"Kalau memang bantuan ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani, seharusnya penyalurannya dilakukan secara terbuka, berdasarkan kebutuhan dan kriteria yang jelas, bukan menimbulkan dugaan adanya perlakuan khusus," ujar salah seorang warga.

Di Desa Jambu, masyarakat mempertanyakan pemberian tiga paket bantuan kepada tiga kelompok tani tertentu. 

Warga meminta pemerintah menjelaskan dasar penetapan kelompok penerima, mekanisme seleksi, serta data pendukung yang menjadi dasar penyaluran bantuan tersebut.

Selain itu, beredar pula dugaan bahwa program bantuan yang seharusnya menjadi bentuk dukungan pemerintah kepada petani justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. 

Dugaan tersebut hingga kini belum terbukti dan masyarakat meminta agar dilakukan pemeriksaan secara objektif berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.

Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Dompu, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas lainnya untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh program Bantuan Irigasi Perpompaan yang bersumber dari APBN. 

Audit tersebut diharapkan mencakup proses perencanaan, penetapan kelompok penerima, pelaksanaan pekerjaan, hingga pemanfaatan bantuan di lapangan.

Saat dikonfirmasi oleh Media TransRevolusi Group Com NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu menyampaikan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Program. 

Menurut keterangan yang diterima media, Kepala Dinas menyatakan tidak memberikan komentar karena menyebut persoalan Irigasi Perpompaan berada di luar penanganan yang diketahuinya.(Byos)