Bupati dan Wabup Dompu Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi

Bupati dan Wabup Dompu Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi

Media TransRevolusi Group Com NTB —. Pemerintah Kabupaten Dompu terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, serta bebas dari praktik korupsi.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kehadiran Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE., bersama Wakil Bupati Dompu Syirajuddin, SH., dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kamis (03/09/2026) dan dibuka oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P.

Rakor dihadiri unsur Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jajaran Pemerintah Provinsi NTB, para Bupati/Wali Kota beserta jajaran pemerintah daerah, serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-NTB.

Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Dr. Ely Kusumawati, SH., M.Hum., memaparkan latar belakang dan urgensi pelaksanaan Rakor. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat langkah pencegahan korupsi sekaligus memberikan peringatan dini kepada pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurutnya, pelaksanaan Rakor merupakan tindak lanjut dari inisiasi Ketua KPK setelah pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri serta hasil rapat bersama Komisi III DPR RI. KPK juga telah melakukan deteksi terhadap potensi penyimpangan dan menemukan sejumlah indikasi yang perlu menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pemerintah daerah agar semakin berhati-hati dalam mengelola anggaran dan melaksanakan berbagai program pembangunan maupun pelayanan publik.

“Langkah pemaparan ini berfungsi sebagai early warning agar pengelolaan APBD dan pelayanan publik di lingkup Pemprov NTB serta Pemkab/Pemkot menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi,” ujar Ely Kusumawati.

Dompu Dinilai Layak Menjadi Daerah Percontohan

Hal yang membanggakan bagi Kabupaten Dompu, dalam Rakor tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., menyebut Dompu sebagai salah satu daerah percontohan dalam proses perencanaan dan pengusulan pokok-pokok pikiran (pokir) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Menurut Tomsi Tohir, pengalaman Kabupaten Dompu dalam proses perencanaan dan pengusulan tersebut patut menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya, khususnya dalam membangun mekanisme perencanaan yang transparan dan akuntabel.

Penilaian tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Dompu untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, sekaligus memastikan setiap proses penganggaran berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bagi Bupati Bambang Firdaus dan Wakil Bupati Syirajuddin, penguatan tata kelola pemerintahan bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat.

Perkuat Sinergi Pencegahan Korupsi

Selain KPK dan Kemendagri, Rakor juga menghadirkan BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah.

BPKP menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi.

Sementara LKPP memberikan penekanan terhadap upaya pencegahan korupsi dalam seluruh tahapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sinergi antara pemerintah daerah, APIP, BPKP, LKPP, KPK dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu membangun sistem pemerintahan yang semakin tertib, transparan dan berintegritas.

Keikutsertaan Bupati dan Wakil Bupati Dompu dalam Rakor tersebut sekaligus menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan pembangunan dilaksanakan secara transparan, akuntabel serta berpihak pada kepentingan masyarakat.(BYOS/Advetorial)